Tampaknya kita semua sudah mahfum dengan kata liberal, Neolibs, kapitalisme dan bahkan sosialisme sekalipun. Kata-kata memang tersebut memang mencuat dalam topic-topik politik ekonomi sekarang ini menjelang pemilihan presiden (pilpres).
Krisis finansial global benar-benar sangat terasa di Amerika serikat sebagai episentrum krisis. Perusahaan-perusahaan berskala global bertumbangan satu per satu, akhirnya memaksa pemerintah amerika mengucurkan bail out serta memasukkan sisanya kedalam program Troubled Asset Relief Program (TARP) untuk menyelamatkan perekonomian nasionalnya. Indikasi perokonomian yang berbalik arah semakin kentara beberapa waktu lalu. Pengangguran, kesempatan kerja, tingkat kebangkrutan korporasi semua level, inflasi, kepercayaan pada perbankan adalah beberapa masalah kompleks implikasi dari krisis tersebut. Amerika telah memasuki resesi ekonomi.
Dalam pemerintahan Obama, Amerika sepertinya didera berbagai masalah krusial dalam negeri dan luar negeri. Pada perekonomian dalam negeri, Obama mau tidak mau harus memaksa untuk turun tangan langsung sebagai mediator antara kepentingan pengusaha, masyarakat dan The House (DPR); regulator yaitu menata ulang dan memberikan batasan ulang kerangka-kerangka ekonomi yang sudah kebablasan, serta motor untuk melakukan recovery ekonomi seefektif mungkin.
Hal ini merubah dengan cepat wajah perekonomian yang berbasis liberal kepada adanya pengaruh campur tangan pemerintah kepada ekonomi, seperti yang dianjurkan oleh ekonom-ekonom berhaluan Keynesian. Mereka telah menuding sistem new liberalisme selama ini dengan sifat keserakahan dan kebebasannya telah menyengsarakan seluruh warga negara amerika yang nota bene pembayar pajak.
Sekarang amerika tidak ubahnya seperti negara yang liberal sosialis, setidaknya untuk sementara, akibat pengambil-alihan “kepemilikan saham” korporasi besar seperti citigroup, American express, Ford, Chrysler, General Motor, bank of America dan sebagainya. Meskipun demikian laju PHK dan pengangguran tidak serta merta terkurangi dengan cepat. Bahkan berbagai analisis menambahkan, usaha-usaha keluar dari krisis semakin lambat setelah kebangkrutan General Motor terakhir.
Begitulah gambaran singkat perekonomian Amerika dalam krisis kali ini. Akan tetapi, dilain pihak sektor-sektor usaha kecil menengah masih saja berjalan meski tidak sekencang sebelumnya.
Bagaimana di Indonesia?
Semakin menarik mengikuti masa-masa kampanye pilpres kali ini. Perdebatan isu neo liberal (Neolib) dan ekonomi rakyatan menjadi topic utama di media-media nasional. Semua calon presiden rata-rata menolak sebagai penganut paham neo liberal, dan sebaliknya berebut visi ekonomi kerakyatan jika nanti terpilih. Singkatnya, ada kesepahaman jika neolib menjadikan rakyat Indonesia menjadi sengsara dan pembangunan kian jalan ditempat, sehingga harus dijauhi.
Paham neolib sebenarnya muncul dari definisi ulang liberalisme klasik, sebagai counter menguatnya paham keynesian paska depresi besar tahun 1930an di Amerika. Saat itu setelah kerusakan dan kehancuran ekonomi akibat doktrin kebebasan berusaha dan kompetisi (neo klasik), John Maynard Keynes menganjurkan terlibatnya peranan pemerintah pada sirkulasi ekonomi untuk memulihkan resesi dan menjaga kebebasan tanpa batas pasar.
Akan tetapi nafsu kapitalisme menguat kembali seiring perekonomian mulai membaik waktu itu. Sampai pada akhirnya semakin mengokohkan keberadaannya dengan adanya perjanjian Bretton Woods, Washington consensus, NAFTA dan seterusnya.
Menilik neo liberalisme sendiri di Indonesia sebenarnya sudah ada dari dulu meski tidak tampak nyata. Keikutsertaan Indonesia dalam hubungan perdagangan luar negeri (Free trade Zone) salah satunya, dengan tidak serius concern pada sektor ekonomi kecil menengah dan pemberdayaan ekonomi dalam negeri.
Bergonta-ganti pemerintahan, seakan tetap sama saja. Ketergantungan terhadap utang luar negeri masih belum bisa dihentikan, privatisasi BUMN dalam program restrukturisasi dan masih banyak lagi efek dan ciri dari liberalisasi ekonomi. Belum ada langkah stategis serta kesungguhan dalam memutus mata rantai tersebut.
Secara jujur, sistem demikian belum dapat diterapkan di Indonesia karena berbagai pertimbangan, seperti kualitas pendidikan dan sumber daya manusia yang tinggi, mapannya infrastruktur yang menunjang langsung, efektifitasnya birokrasi, memadainya regulasi-regulasi yang mengaturnya serta kecilnya tinggat KKN dan sejumlah elemen-elemen lainnya.
Sedangkan paham ekonomi kerakyatan sebagai titik baliknya, dimana lebih menitikberatkan pada kepentingan rakyat banyak dalam rangka pembangunan dari pada kepentingan asing. Lebih lanjut, pola kemandirian dan pemberdayaan lokal sebagai punggawa perekonomian nasional.
Menimbang antara ekonomi kerakyatan dan ekonomi pancasila seperti yang dijabarkan dalam UUD 1945, tidak berlebihan jika keduanya tidak ada perbedaan. Bahkan ekonomi pancasila lebih mengindonesia dan lengkap dalam arti menyerap nilai-nilai lokal kita. Bukanlah lebih baik dan efektif jika topic kampanye pada visi dan penguatan ekonomi pancasila yang semakin asing dan masih terkesan “orde baru” untuk direvitalisasi kembali.
Terlepas dari kesemua itu, siapa pun yang terpilih presiden nanti, haruslah menunjukkan kesungguhan dalam pemberdayaan sumber-sumber daya lokal dan merealisasikan jan-janji selama kampenyenya yang tidak lain adalah menjalankan strategi ekonomi yang berbasis kerakyatannya.
02.27 am. June 09, 2009.
Pleasantville, NY
