Bahasa krisis memang telah menjadi bahasa umum sehari-hari. Buktinya tetangga saya, Bu astrid yang berjualan nasi di dekat pasar dengan terpaksa menaikkan harga sepiring nasinya karena kenaikan harga bahan-bahan pokok akhir-akhir ini semakin menyulitkannya meski hanya untuk kembali modal.
Sama halnya dengan pak ahmad, sopir angkot, yang biasa melewati jalan utama di daerah pemukiman kami terus terang menaikkan tarifnya jika tidak mau tekor. Harga bensin mahal, belum lagi ongkos spare part dan biaya perawatan lainnya yang melangit.
Pendeknya, bu Astrid, pak Ahmad dan orang-orang yang bekerja di sektor riil tingkat bawah semakin susah usahanya. Uniknya, rata-rata mereka menjawab lantaran krisislah mereka harus pandai-pandai memutar usahanya.
Krisis finansial global sekarang ini memang mendera ke segala lapisan ekonomi, parahnya jika sudah menghantam sektor bawah yang didominasi sektor riil masyarakat tidak dihentikan maka kegagalan ekonomi bangsa tinggal menunggu waktu.
Pengalaman membuktikan sektor ekonomi riil khususnya ritel telah menjadi penyangga ekonomi nasional selama krisis moneter 1998. Ketangguhan dan kemampuan adaptif di berbagai kondisi adalah salah satu keunggulannya. Apalagi sektor ini digerakkan sebagian besar masyarakat Indonesia, sudah pasti menyangkut hajat hidup orang banyak sebagai sumber penghidupan.
Berbeda dengan sektor ekonomi keuangan yang dari dulu rawan gejolak dan konjungturnya mengikuti pasar. Susahnya jika pasar dikuasai oleh akumulasi modal investor yang besar yaitu institusi-institusi keuangan dan orang-orang kaya saja, tentunya jumlah masyarakat yang terlibat jauh lebih sedikit daripada pelaku ekonomi riil.
Mencermati hal diatas sudah semestinya kebijakan pemerintah lebih berpihak pada ekonomi riil dan tanpa mengesampingkan sektor yang lain. Alasannya, di sektor inilah ekonomi kerakyatan relatif dibangun dan berjalan.
Bagaimana sektor ekonomi riil berjalan?
Untuk lebih mudahnya berikut ilustrasinya; seorang pengusaha akan membuka perusahaan tekstil di suatu daerah tentunya membutuhkan lahan dan bangunan. Untuk itu ia membeli lahan dan mempekerjakan tukang untuk bangunannya.
Pemilik lahan dan para tukang tersebut akan mendapatkan modal yang dapat dipakai memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Dan itu berarti mereka secara tidak langsung mempekerjakan orang lain lagi untuk pemenuhannya. Begitu seterusnya.
Kembali ke pengusaha, ketika perusahaannya beroperasi maka membutuhkan banyak tenaga kerja. Ia juga membutuhkan supplier, pasar, akomodasi, dan sebagainya yang membuka lahan bisnis bagi orang lain.
Belum lagi di sekitar perusahaannya yang bermunculan usaha seperti kos-kosan, warung makan, toko, angkot, ojek dan seterusnya.
Kesemuanya adalah domino effect dari perusahaan si pengusaha dan hal tersebut diataslah ekonomi riil berjalan.
Oleh karena itulah sangat penting bagi pemerintah sebagai regulator menjaga kelangsungan hidup mereka yang nyata-nyata berjasa bagi perekonomian nasional.
Baru-baru ini pemerintah dan DPR telah mengesahkan stimulus ekonomi sebesar Rp 73 trilliun. Jumlah yang sangat besar untuk sebuah recovery ekonomi dan belum teruji kefektifannya.
Untuk itu pemerintah juga harus mempersiapkan tatanan regulasinya serta kontrol ketat terhadap stimulus ini, sehingga para pemburu rente ekonomi tidak merajalela dan berdampak positif langsung bagi pemulihan ekonomi.
Lebih jauh lagi pemerintah dapat menyeimbangkan harga-harga kebutuhan pokok, sehingga orang-orang seperti tetangga saya; bu Astrid dan pak Ahmad, dan mayoritas bangsa indonesia dapat menikmati manfaat darinya.
Pada akhirnya, ekonomi yang berasis kerakyatan dapat berjalan dengan baik sebagai pondasi ekonomi nasional yang kuat.
March 27, 2009
Sent from my iPod
1 Comment
March 31, 2009 at 8:23 pm
Idealis banget ya